Sauvandu59

Fakultas Teknik UGM menjelaskan soal Surat Edaran (SE) tentang larangan LGBT di lingkungan Fakultas Teknik UGM. Surat edaran itu keluar setelah banyak mahasiswi yang mengadu ke dekanat.

"Peraturan itu kita keluarkan dengan pertimbangan yang cukup lama, sudah kita diskusikan dan sudah kita konsultasikan dengan berbagai pihak di lingkungan fakultas maupun juga universitas," kata Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik UGM, Prof Sugeng Sapto Surjono, melalui sambungan telepon, Kamis (14/12).

Analisis jaringan sosial Drone Emprit menemukan informasi bohong dan narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya di media sosial X sengaja disebarkan akun-akun fanbase atau forum yang biasanya tidak mengungkapkan identitas pengirim.

Cara seperti itu, kata pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, sangat signifikan untuk memperbesar percakapan, sehingga gampang menarik perhatian nasional.

Menurut Ismail Fahmi, berita bohong dan narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya dipakai untuk memantik konflik horizontal antara sesama Muslim.

Di sisi lain, perwakilan UNHCR untuk Indonesia, Ann Maymann, berkata sebaran hoaks dan narasi kebencian terhadap Rohingya agak merepotkan mereka yang sedang berupaya menyetabilkan situasi di Aceh.

"Tentu kami sangat sedih melihat ada banyak ujaran kebencian terhadap pengungsi dan UNHCR. Kami berupaya menangkal berbagai informasi bohong itu dengan membagikan unggahan berisi 14 fakta seputar pengungsi Rohingya," imbuh Maymann.

Adapun Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Indonesia dan organisasi internasional masih mencari jalan keluar atas kedatangan bertubi-tubi pengungsi Rohingya.

Cek Fakta Unhcr Minta Indonesia Beri Tempat Tinggal Dan KTP Untuk Pengungsi Rohingya

Unhcr Bicara Soal Pengungsi Rohingya Di Aceh, Sebut Penyebaran Berita Hoaks Hingga Buat Kebencian

Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritik pernyataan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) ) Prabowo-Gibran soal perlindungan hak kelompok yang tidak mau diidentifikasi sesuai gendernya atau disebut kaum non biner. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD NRI 1945.

"Gagasan untuk menarik pemilih memang perlu disampaikan oleh masing-masing tim kampanye pasangan capres-cawapres, namun gagasan tersebut mestinya yang sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, tidak boleh bertentangan Konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Gagasan yang ingin melindungi dan mengakui non-biner tersebut tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, juga sila pertama dari Pancasila," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).

cross-posted from: https://lemm.ee/post/1265768

https://dearrow.ajay.app/

Jakarta – Jenderal (purn) Fachrul Razi blak-blakan mengaku direshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Agama (Menag) yang baru dijabatnya selama 14 bulan (23 Oktober 2019 – 23 Desember 2020), gara-gara menolak pembubaran ormas Front Pembela Islam atau FPI.

Fachrul mengakui ada perbedaan yang mencolok antara dirinya dengan presiden dan wakil presiden terkait masalah FPI. Ia bahkan dua kali dipanggil Presiden Jokowi dan sekali dipanggil Wapres Maruf Amin untuk secara khusus membahas hal itu.

Stafsus Yaqut Respons Klaim Fachrul Razi soal Pencopotan Menag dan FPI.

Stafsus Jokowi Respons Klaim Fachrul Razi Dicopot Terkait Pembubaran FPI.